Bantuan Sosial (Bansos Kesra) Kemensos 100% Data Pusat, Bukan Usulan Desa

Penyaluran bantuan sosial seperti PKH, BPNT/CPP, BLT Kesra, maupun bantuan beras dari Kemensos/ bulog sering kali menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Banyak yang masih mengira bahwa daftar penerima bantuan ditentukan oleh RT, RW, atau perangkat desa. Padahal faktanya, RT/RW maupun pemerintah desa tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan siapa yang berhak atau tidak berhak menerima bantuan. Mereka hanya berperan sebagai pengusul, pemberi rekomendasi, serta membantu perbaikan dan pelaporan kondisi sosial warga.

RT/RW dapat mengajukan rekomendasi ketika ada warga yang belum masuk dalam data atau memerlukan pembaruan informasi. Mereka juga berfungsi untuk membantu proses perbaikan data kependudukan, seperti NIK yang tidak sinkron atau status keluarga yang berubah. Namun, keputusan akhir mengenai siapa yang masuk dalam daftar penerima bantuan sepenuhnya berada pada pemerintah pusat melalui sistem data terpadu. Dengan demikian, masyarakat tidak bisa menyalahkan menghakimi perangkat desa, karena mereka tidak memiliki kewenangan untuk “menentukan” nama penerima mereka hanya menerima data yg sudah ada sudah jadi mereka disuguhkan dengan data yg tidak bisa dirubah maupun diganti terkadang mereka langsung mendapat surat undangan pembagian bantuan dari Pt.pos untuk dibagikan kemasyarakat tanpa mengetahui data penerima dari mana

Dasar utama penetapan data penerima bantuan berasal dari data sosial ekonomi yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). BPS melakukan berbagai pendataan resmi seperti Regsosek, Sensus Penduduk, Susenas, serta menggunakan parameter kemiskinan daerah dan kesejahteraan rumah tangga. Dari hasil pendataan tersebut, rumah tangga dikelompokkan berdasarkan tingkat kesejahteraan, mulai dari kelompok 10 persen termiskin, kelompok rentan, hingga menengah bawah yg disebut desil Inilah data awal yang menjadi pondasi penetapan calon penerima bantuan sosial seluruh Indonesia.

Desil adalah sistem pembagian 10% kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi dari terendah (Desil 1) hingga tertinggi (Desil 10) untuk penentuan tepat sasaran program bantuan sosial (bansos) pemerintah. Kriteria Desil 1-4 mencakup kelompok sangat miskin (Desil 1), miskin (Desil 2), hampir miskin (Desil 3), dan rentan miskin (Desil 4), yang menjadi prioritas utama penerima bansos seperti PKH, BPNT, dan KIP karena dianggap paling membutuhkan bantuan ekonomi. Masyarakat dibagi menjadi 10 kelompok (desil) berdasarkan data kesejahteraan sosial ekonomi (DTSEN), di mana setiap desil mewakili 10% populasi.

Indikator Kesejahteraan: Desil 1 adalah 10% termiskin (miskin ekstrem), Desil 2-4 adalah kelompok miskin dan rentan, Desil 5 adalah kondisi pas-pasan/mendekati menengah, dan Desil 6-10 adalah kelas menengah ke atas yang dianggap mampu.

Kriteria Desil 1-4

Desil 1: Sangat Miskin/Miskin Ekstrem. Kelompok paling bawah, berpeluang besar menerima bansos lengkap (PKH, BPNT, KIP, dll.).

Desil 2: Miskin. Termasuk dalam kategori miskin dan layak mendapat prioritas bansos.

Desil 3: Hampir Miskin. Tingkat kesejahteraan rendah, seringkali dapat bansos seperti BPNT atau KIP.

Desil 4: Rentan Miskin. Keluarga yang berada di ambang batas kemiskinan, juga prioritas utama untuk bansos reguler

Selanjutnya, data BPS tidak berdiri sendiri. Data tersebut digabungkan dengan berbagai sumber lain seperti data Dukcapil (NIK dan KK), data Kemensos (DTKS lama dan histori bansos), validasi dari pemerintah daerah, hingga verifikasi lapangan oleh petugas. Proses penggabungan ini dikenal sebagai combine data, yang menghasilkan profil sosial ekonomi rumah tangga secara utuh. Data yang telah dipadukan ini akan masuk ke dalam basis data terbaru bernama DTSEN, yang kini menjadi acuan resmi penyaluran bansos.

Melalui proses penggabungan ini, pemerintah dapat melihat berbagai aspek kondisi rumah tangga seperti tingkat pendapatan, jumlah anggota keluarga, kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, status pekerjaan, hingga validitas identitas kependudukan. Karena basis data ini bersifat nasional dan terstandarisasi, maka keputusan penerima bantuan ditentukan secara objektif berdasarkan data dan bukan berdasarkan kedekatan, permintaan, ataupun intervensi dari pihak manapun di tingkat desa atau kecamatan.

Oleh karena itu, apabila masyarakat merasa layak namun belum terdaftar sebagai penerima, jalur pengajuan tidak harus melalui desa atau kelurahan. Selain meminta rekomendasi RT/RW, masyarakat juga dapat mengajukan langsung melalui aplikasi Cek Bansos milik Kemensos. Melalui aplikasi tersebut, warga bisa mengusulkan diri, mengecek status bantuan, serta memantau apakah datanya sudah valid di sistem. Dengan memahami mekanisme ini, diharapkan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak lagi salah persepsi mengenai proses penentuan penerima bansos.

Merasa bantuan PKH, BPNT, dan PBI Anda tidak lagi diterima? Mari kita cari tahu bersama apa saja yang bisa menjadi penyebabnya.Berdasarkan data tunggal Sosial Ekonomi Nasional, berikut adalah beberapa kriteria yang dapat menyebabkan bantuan dihentikan:

1.Terlibat Judi Online: Terdeteksi oleh PPATK melakukan transaksi judi online.

2.Simpanan di Bank: Memiliki tabungan dengan saldo di atas Rp5.000.000.

3.Transaksi Keuangan Rutin: Rekening bank menunjukkan adanya aktivitas transaksi rutin.

4.Memiliki Gaji Rutin: Salah satu anggota keluarga dalam KK terdata menerima gaji tetap (Pemerintah/Swasta).

5.Memiliki Pinjaman KUR: Tercatat sebagai nasabah aktif Kredit Usaha Rakyat (KUR).

6.Anggota Keluarga ASN/TNI/POLRI: Terdapat anggota keluarga dalam KK yang berprofesi sebagai ASN, TNI, atau POLRI.

7.Status Kesejahteraan Meningkat: Terjadi peningkatan tingkat kesejahteraan (masuk Desil 6-10)